"Jadi gini Pak Ivan, kan datanya ada nih Pak profesi legislatif, mungkin terkait DPR RI kan kita ada MKD DPR. Saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti," kata Habiburokman dalam rapat bersama PPATK di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Merespons permintaan itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan akan mengirimkan data-data tersebut kepada setiap Kementerian atau lembaga terkait.
"Iya nanti akan kami kirim surat," ujar Ivan.
5. Bukan Sekadar Langgar Etik, tapi Pidana
Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan para anggota DPR yang bermain judi online tidak sekadar melanggar etik jika terbukti benar. Perbuatan itu dianggap sudah masuk ranah pidana.
"Saya kira penjudi bukan lagi sekadar kode etik, tapi ini sudah pidana ini. Menurut saya. Enggak tahu kalau menurut yang lain," kata Johan.
Pernyataan mantan Jubir KPK itu merespons Anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman yang meminta daftar nama wakil rakyat pemain judi online. MKD berpeluang untuk memproses anggota DPR yang berjudi tersebut.
"Pasal peraturan DPR tentang tata beracara MKD, di pasal 3, fungsi tugas dan wewenang ya, MKD berhak memanggil siapapun, memanggil terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPR. Jadi nanti kalau MKD bersurat, meminta data terkait anggota DPRD yang diduga bermain judi online, harus diberikan," ujar Habiburokman.