Berton menegaskan, angka tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan data kerusakan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
"Angka tersebut merupakan data sementara yang masih melalui tahapan verifikasi dan validasi. Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan," kata dia.
Menurutnya, pendataan kerusakan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.
Khusus rumah yang masuk kategori rusak berat, data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya," tuturnya.