”Dia ditangkap itu sebagai tahanan atau apa? Silakan menangkap, tapi jangan lama-lama. Jangan 21 hari, ya cukuplah 7 hari atau seperti pidana biasa, 1x 24 jam baru diperpanjang melalui mekanisme biasa," ujarnya.
Keempat, proses penyadapan jauh dari kerangka penegakan hukum. Kelima, pelibatan TNI kurang tepat dan keenam, Komnas HAM penting untuk dilibatkan dalam melakukan pengawasan.
"Jadi menurut kami tidak hanya DPR yang melakukan pengawasan, Komnas HAM pun seharusnya juga ditulis sebagai lembaga pengawas tindak pidana terorisme ini," kata dia.