Penyimpangan terhadap prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam UUD 1945 juga menjadi salah satu faktor pendorong jatuhnya pemerintah Orde Baru. Meskipun UUD menyatakan prinsip demokrasi ekonomi, kenyataannya, ekonomi dijalankan oleh sekelompok konglomerat dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela di kalangan pejabat pemerintah dan elite politik menjadi salah satu faktor pendorong jatuhnya pemerintah Orde Baru. Praktik ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, keuangan yang buruk, dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Pemerintahan terpusat yang kuat pada era Orde Baru menyebabkan pembangunan tidak merata di seluruh Indonesia. Kesempatan dan sumber daya yang terpusat di Jakarta menciptakan ketidakpuasan di daerah, meningkatkan ketegangan, dan mendukung tuntutan untuk reformasi.
Pemerintahan Orde Baru dikenal karena kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tindakan represif ini semakin memperkuat kritik terhadap rezim, baik dari dalam negeri maupun tekanan internasional yang menuntut perlindungan HAM.