"Sampai tiga pakar di laporkan ke polisi, bahkan ada banned shadow kata kunci Dirty Vote sehingga sulit ditemukan," ujar Wijayanto.
Belum lagi, lanjutnya, para buzzer hingga influencer yang terlibat dalam cyber troops propaganda pemerintah membuat opini publik di media sosial.
"Kalau kita lihat literatur demokrasi, Indonesia putar balik ke arah otoriter. Untuk itu warga negara punya power dalam pemilu untuk menghukum mereka yang berkuasa namun ingin mematikan demokrasi," tuturnya.