Kecurigaan itu kemudian ditindaklanjuti melalui patroli laut terpadu yang melibatkan unsur KRI Todak-631, Satlap Tri Cakti (Halilintar), dua unit Rigid Buoyancy Boat (RBB) TNI AL, Satgas Sintelal, serta bersinergi dengan Bea Cukai Pangkal Pinang dan Binda Pangkal Pinang.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas praktik penyelundupan sumber daya alam serta berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara.
"Terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," kata Prabowo.
Sebagai upaya penegakan hukum di laut sekaligus perlindungan sumber daya alam nasional, TNI AL terus meningkatkan patroli dan pengawasan, khususnya di wilayah perairan yang rawan terjadi pelanggaran. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.