Sementara itu, 10 orang yang ditetapkan sebagai pemberi suap dalam klaster kedua yakni Ra. Wahid Ruslan, Moch. Mahrus, M Fathullah, Achmad Yahya, Mahud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
Kemudian pada klaster ketiga, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar sebagai penerima suap. Sedangkan Ahmad Jailani dan Mashudi ditetapkan sebagai pihak pemberi.
Dalam konstruksi perkara, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah Pokmas mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019-2022.
Dari alokasi tersebut, Anwar diduga meminta komitmen fee sebesar 15-20 persen kepada koordinator lapangan atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran kuota dana hibah.
KPK menduga para koordinator lapangan yang memperoleh jatah hibah kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal.