Pada sisi sektor riil, pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Di daerah ada TPID, tim yang dibentuk untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. Kebijakan fiskal yang baik adalah prident, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan.
Kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat bahwa sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen. Meskipun eksternal guncang tetapi menjaga ekonomi dan usaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.
Kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu. Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, China, ASEAN, India, dll.
Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru, mulai sekarang untuk melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran-Israel.