JAKARTA, iNews.id - Aktivis Senior, Arief Poyuono mengaku mengetahui adanya tindakan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kejadian tersebut bahkan jauh sebelum kejadian operasi tangkap tangan (OTT) salah satunya terhadap eks Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Arief mengaku mengetahui dugaan pemerasan tersebut dari salah satu temannya yang memiliki pabrik di Surabaya, Jawa Timur. Kejadian tersebut terjadi sekitar Maret-April 2025.
"Kawan saya seorang pengusaha, pemilik pabrik di Surabaya, suatu hari telepon saya kira-kira bulan Maret atau April 2025, dia bilang, mas moso iyo bayar K3 kok mahal? Masa? Setau saya ga bayar," ucap Arief dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk 'Eks Wamenaker Korupsi & “Bersih-Bersih” Prabowo?' yang disiarkan di iNews, Selasa (26/8/2025).
"Saya bilang, kok bayar? Saya ini pernah jadi pengurus Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan, K3 itu kan mandatory dari Depnaker untuk ngajarin pegawai-pegawai, karena standarisasi dari Depnaker," tuturnya.
Arief menyebut, karena perusahaan milik temannya tersebut memiliki banyak karyawan, pengurusan sertifikasi K3 yang dipatok Kemnaker mencapai Rp1 miliar.
"Kebetulan teman ku ini pabriknya besar, harusnya ga bayar, tapi dimintain Rp1 miliar. Lalu saya tanya, siapa yang minta? (yang minta) Depnaker, dari pusat," kata dia.
Setelah mendengar hal tersebut, dia meminta temannya untuk menelepon kembali jika ada pihak Kemnaker yang menyambangi pabrik tersebut untuk meminta upeti untuk sertifikasi K3.
"Kebetulan berapa hari kemudian dateng tuh Depnaker, petugas pengawas, kemudian dia missed call ke saya, terus saya telepon balik, terus saya video call. Terus saya tanya, berapa mas bayarnya? terus jawabannya 'oh enggak Mas Arief, kami ga minta duit'," kata Arief menirukan telepon tersebut.