Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot

Jonathan Simanjuntak
Gedung MK. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Tiga orang warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mempersoalkan adanya ketidakjelasan norma terkait pemberhentian presiden-wapres dengan hak pensiun.

Para pemohon di antaranya I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Mereka menggugat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pemohon mempersoalkan tidak adanya klasifikasi yang jelas terhadap syarat dan kualifikasi terhadap pemberhentian dengan tidak hormat. Akibatnya, penentuan status pemberhentian dinilai bergantung pada diskresi politik MPR tanpa standar objektif yang terukur.

"Ketidakpastian hukum norma a quo mengenai kualifikasi dan syarat yang dapat dijadikan dasar memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak hormat merupakan bentuk nyata kerugian konstitusional para pemohon untuk mendapatkan hanya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," tulis pemohon dikutip dari surat permohonan uji materinya, Selasa (17/11/2026).

Mereka menilai ketidakjelasan kualifikasi pemberhentian tidak dengan hormat berpotensi membuka ruang subjektivitas politik. Dengan demikian, lanjut pemohon, hal ini juga dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap hak administratif dan pensiun mantan Presiden maupun Wakil Presiden.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
4 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres Tidak Dapat Diterima

5 hari lalu

Wakil Ketua MK Pertanyakan Kontribusi Pajak Vape: Kalau Tidak Besar Buat Apa Dipertahankan?

6 hari lalu

PAN Nilai Tak Ada Jalur Hukum Lagi Buat Gibran: Pilihannya Hanya Mundur atau Diberhentikan

7 hari lalu

PKS Beri Sinyal Keputusan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran Segera Diumumkan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal