JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiel Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait syarat bukti ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 itu dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan pengujian undang-undang.
“Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Daniel menjelaskan, pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan yang beragendakan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Akibatnya, MK tidak mengesahkan alat bukti yang telah dilampirkan karena tidak dapat mengonfirmasikannya kepada pemohon.
Selain itu, ketidakhadiran pemohon membuat Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi Surat Permohonan Perbaikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan.
Karena alat bukti tidak disahkan, permohonan dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut penarikan permohonan yang diajukan pemohon.