"Menjadi sebuah ironi konstitusional yang amat nyata ketika seorang pejabat negara setingkat menteri, kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN), hingga jaksa diatur
dengan standar kualifikasi pelanggaran disiplin dan pidana yang begitu ketat, rigid, dan terukur dalam undang-undang masing-masing sebelum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sementara untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki legitimasi mandat rakyat terbesar justru digantungkan pada tafsir politik hampa norma," jelas pemohon.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebagai alternatif, mereka meminta MK menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian dengan hormat meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.
Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.