“Saat ini dunia memiliki gap dalam perekonomian antara negara sangat maju dengan negara berkembang. Negara sangat maju GDP per kapitanya sudah di atas 50.000 Dolar AS, tetapi ada juga negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang GDP per kapitanya masih di bawah 5.000 Dolar AS per kapita. Jadi, kita mengharapkan capital flow ini sebagai bentuk dari amanat CBDR atau Common but Differentiated Responsibilities,” tuturnya.
Dia menjelaskan, dengan melibatkan UMKM dalam transisi energi ini, Indonesia ingin menggabungkan bantuan dari internasional, di mana terdapat lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan juga keuntungan perusahaan dalam upaya mempercepat transisi energi.
“Harapannya, transisi energi di Indonesia itu dapat menjadi role model bagaimana keterlibatan masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pelosok dan bagaimana juga transisi energi itu bisa berjalan dengan Nature-Based Solutions,” ujar Oki.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja besar, sehingga harus menjadi bagian penting dalam percepatan transisi energi.
"Pertamina telah menjalankan program Desa Energi Berdikari di 52 wilayah untuk memberikan akses energi terbarukan kepada UMKM dan masyarakat, sehingga bisa mandiri energi," ucap Fadjar.
Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.