Salah satu korupsi dalam sektor pangan yang paling sering terjadi yaitu pada kegiatan ekspor dan impor. Imbasnya, bisa merusak harga hasil panen.
"Kerugian yang riil dari sektor pangan selama ini yang paling banyak adalah ekspor impor. Timing saja misalnya, kalau kemudian impor pada saat masyarakat petani Indonesia panen, pasti merusak harga. Rusaknya harga itu di kemudian hari membuat apatis lagi masyarakat untuk menanam. Itu yang harus dijaga. Kemudian lagi harganya, harganya pasti anjlok. Kemudian mengakibatkan impor butuh suap untuk dapatkan izin. Nah yang begitu-begitu adalah kerugian tidak langsung. Yang langsung adalah kalau impornya pada saat masyarakat sedang panen raya, pasti akan merusak harga," ujarnya.
Sehingga, KPK berharap kepada BPN menjamin balancing ekspor dan impor. Hal itu harus dilakukan secara tepat agar tidak merugikan masyarakat.
"Kami berharap, harus menjamin balancingnya, impor pada saat butuh. Sehingga pada waktunya masyarakat butuh, itu dikeluarkan. Itu adalah bagian tugas dari Badan Pangan Nasional," tuturnya.