Kondisi tersebut membuat pasokan nikel melebihi kebutuhan industri dan berpotensi semakin menekan harga jual. Karena itu, Bahlil meminta pelaku industri dan pengusaha tambang menahan diri agar tidak terus meningkatkan produksi.
"Saya minta teman-teman, antara industri dan pengusaha tambangnya, ini kita harus bisa menahan diri. Karena kalau kita terlalu jor-joran, syukur alhamdulillah kalau harganya bagus, kalau harganya gak bagus, nanti ada negara tertentu menampung barang ini dengan harga murah, dan dijadikan cadangan di negara dia," tuturnya.
Untuk mengendalikan pasokan, Bahlil meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) memperketat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang nikel. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar.
"Jadi Pak Dirjen menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel, lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Tidak usah ragu-ragu. Pasti banyak protes, saya tahu," kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan rencana pemangkasan produksi nikel akan mulai berlaku pada 2027. Dia menyebut jumlah produksi yang dikurangi kemungkinan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
"(Pemangkasan produksi nikel) tahun depan. Lumayan (banyak produksi yang dipangkas)," kata Tri saat ditemui secara terpisah.
Tri menambahkan, pemerintah masih menghitung besaran pemangkasan produksi nikel tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan nikel dunia agar tidak terjadi kelebihan pasokan.