Menurutnya, pengarahan para pj kepala daerah sangat efektif melumpuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen aparatur negara. Meskipun pesan dalam narasi publik, Kepala Negara meminta agar aparatur negara netral dalam Pemilu 2024.
“Itu adalah pernyataan normatif terbuka, akan tetapi yang harus kita perhatikan Presiden dalam pernyataan akhirnya di rakor tersebut. Saya menduga kuat bahwa bahasa Presiden secara fisikologi politik sangat mengintimidasi para PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Made Mahendra Jaya buka suara terkait pencopotan baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10). Baliho tersebut tidak dicopot namun digeser sementara untuk menjaga estetika dan dipasang kembali setelah acara selesai.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman," kata Mahendra melalui video klarifikasi, Selasa (31/10).