Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina menyoroti kasus pemberian obat kedaluwarsa kepada sejumlah balita setelah imunisasi di Kota Tangerang, Banten. (Foto: Istimewa)
Carlos Roy Fajarta

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina menyoroti kasus pemberian obat kedaluwarsa kepada sejumlah balita setelah imunisasi di Kota Tangerang, Banten. Dia menegaskan kasus tersebut jangan sampai terulang lagi dan meminta petugas kesehatan lebih teliti.

Seperti diketahui, sejumlah balita di wilayah Pondok Puncung, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten muntah dan demam tinggi. Kondisi tersebut terjadi setelah balita mengonsumsi obat kedaluwarsa.

“Pastikan tenaga kesehatan bekerja dengan baik. Tidak boleh lagi ada kasus pemberian obat kedaluwarsa kepada anak saat imunisasi seperti yang terjadi baru-baru ini. Kita minta ketelitian petugas kesehatan, tidak boleh ada yang abai,” kata Arzeti, Sabtu (13/8/2022).

Meski demikian, Komisi IX DPR mengajak masyarakat khususnya yang memiliki anak kecil untuk memanfaatkan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022. Komisi DPR yang membidangi urusan kesehatan ini pun mendorong Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk mengoptimalkan pelayanan imunisasi di tengah program BIAN.

“DPR mendorong pemerintah dan masyarakat untuk betul-betul memfungsikan Posyandu untuk berperan penuh di garda terdepan dalam melakukan imunisasi serta deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak,” katanya.

Kader Posyandu diminta untuk memperkuat kapasitasnya dengan ilmu pengetahuan yang memadai dan selalu diperbarui. Arzeti menyebut Komisi IX DPR mendukung program-program pelatihan bagi kader-kader Posyandu.

“Dengan demikian, kader-kader Posyandu dapat membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi berbagai gangguan tumbuh kembang maupun kesehatan anak. Karena Posyandu bertugas untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya bagi bayi dan balita, maka kemampuan kader harus terus menerus ditingkatkan,” ucapnya.

Komisi IX DPR RI menyoroti bagaimana pandemi Covid-19 berdampak besar pada layanan kesehatan anak, terutama pemberian imunisasi dasar. Sebab cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita turun drastis dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan anak karena imunitasnya kurang optimal.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada sekitar lebih dari 1,7 juta bayi di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021. Di mana lebih dari 600.000 atau sekitar 37,5 persennya berasal dari wilayah Jawa dan Bali. Oleh karenanya, Arzeti mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan BIAN yang pada bulan ini memasuki tahap II. 

“Selain pengoptimalan pelayanan Posyandu, sosialisasi terhadap program BIAN harus lebih dimasifkan hingga ke tingkat desa atau RT/RW. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan momen BIAN dan kita dapat memberikan hak anak untuk hidup sehat,” ucap ibu 3 anak itu.

Penyelenggaraan BIAN dilakukan dalam 2 tahap di mana untuk tahap I dilakukan di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali yang sudah dimulai pada bulan Mei 2022. Sedangkan untuk BIAN tahap II berlangsung di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali selama  bulan Agustus ini.

Pada program BIAN 2022, imunisasi yang diberikan yaitu vaksin campak rubella yang menyasar usia 9 sampai 59 bulan. Program yang diinisiasi Kemkes itu juga menyasar imunisasi kejar pada anak usia 12 sampai 59 bulan yang belum mendapat imunisasi lengkap yakni OPV (polio tetes), IPV (polio injeksi), dan DPT-HB-Hib (Pentabio).

Legislator dari Dapil Jawa Timur I tersebut pun meminta keaktifan kader-kader dalam membantu tenaga kesehatan selama pelaksanaan imunisasi di Posyandu. Arzeti pun menambahkan, kader-kader Posyandu juga perlu semakin giat mengajak para orang tua untuk membawa anak imunisasi ke pusat layanan kesehatan.

“Karena imunisasi merupakan langkah pencegahan atau preventif yang aman untuk melindungi anak-anak dari berbagai penyakit menular berbahaya. Terlebih dengan program pemerintah, masyarakat bisa mendapat layanan imunisasi anak secara gratis,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPR mendorong pemerintah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait adanya tambahan tiga vaksin baru dalam rangka imunisasi dasar anak. Tiga vaksin yang dimaksud yaitu vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks, vaksin PCV untuk pencegahan pneumonia pada anak, dan vaksin Rotavirus untuk mencegah diare pada balita. 

“Layanan kesehatan berkualitas adalah salah satu hak dasar anak yang perlu dipenuhi negara, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka kita wajib memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, khususnya imunisasi,” tutur Arzeti.


Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT