"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," ucap dia.
Luhut menambahkan, pendataan akan dilakukan hingga akhir 2026, baik oleh TNI-Polri, ASN maupun agen masyarakat. Pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui sistem digital mulai diuji coba pada kuartal I-II 2027.
"Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba," tutur dia.
Pemerintah juga telah membuka registrasi ulang calon penerima bansos 2027 melalui Perlinsos Digital. Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta masyarakat terdaftar hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Registrasi tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat yang ingin menjadi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2027.