JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan melibatkan TNI-Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendata calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027. Keterlibatan aparat negara tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat, terutama yang berada di daerah pelosok.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui digitalisasi bansos masih menghadapi kendala dari sisi kesiapan perangkat digital masyarakat. Oleh karena itu, ASN serta TNI-Polri akan membantu masyarakat yang belum memiliki perangkat teknologi.
"TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, pegawai di gunung-gunung sana, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang tidak punya HP, itu TNI-Polri itu turun," ujar Luhut di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Luhut mengatakan, saat ini jumlah penduduk yang tercatat di Dukcapil baru mencapai 98 persen dari keseluruhan populasi. Keterlibatan aparat negara diharapkan dapat mempercepat pendataan sekaligus mengkurasi calon penerima bantuan pemerintah ke depannya.
Selain TNI-Polri dan ASN, masyarakat umum juga dapat menjadi agen pendataan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pemerintah akan menyiapkan platform untuk melakukan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan.