“Sementara, bupati dan wali kota cukup dipilih DPRD tetapi dengan kontrol KPK dan penegak hukum. Bagi daerah administratif, kepala daerahnya cukup diangkat gubernur saja,” tutur Djohermansyah.
KPK menangkap Tasdi Senin lalu. Penangkapan bupati yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Purbalingga, Jawa Tengah, itu berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan Islamic Center di daerah tersebut. Dalam kasus itu, Tasdi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.
Penetapan itu dilakukan setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam setelah dilakukannya penangkapan. Usai menjalani pemeriksaan, Tasdi resmi mengenakan rompi tahanan KPK.