"Ditambah Pasal 50 Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan/atau Pasal 362 KUHP dan/atau Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," katanya.
Secara terpisah, SVP Corporate Secretary Telkomsel Andi Agus Akbar menyampaikan, akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk membantu kelancaran proses hukum tersebut.
"Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian serius untuk memstikan penanganan keluhan itu secara terbuka dan tuntas," kata Andi.