JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mempertanyakan langkah kepolisian yang menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan tersangka Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Bawaslu pun bingung terhadap keputusan kepolisian tersebut.
"Kalau kemudian saat ini SP3, mestinya dalam pemahaman yang ideal bahwa ketika suatu kasus sudah dibahas sejak awal oleh tiga lembaga mestinya enggak ada unsur apa kemudian balik SP3, itu awalnya kenapa itu. Kalau sudah tahu lemah jangan lanjut. Kalau tahu kuat ayo lanjut, kira-kira itu kan," katanya di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Abhan menilai kasus tersebut seharusnya dilanjutkan karena telah melalui proses yang cukup panjang. Dia kemudian menjelaskan terkait mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu.
Dia mengaku, mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu bukan otoritas mutlak Bawaslu semata. Namun, ada sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang di dalamnya tergabung antara Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan Agung.
Cara kerja Gakkumdu, menurut dia, berawal dari penyajian data serta bukti temuan dugaan pelanggaran pemilu. Jika itu temuan, maka data-data temuan itu harus dikaji.
Apabila itu berbentuk laporan, maka data-data laporan dan pengumpulan bukti-bukti lain serta fakta-fakta hukum penting untuk dikaji juga. "Pada pembahasan di sentra Gakkumdu ada berbagai tahap, tahap 1, 2, dan 3. Penentuannya ada pada tahap ketiga," kata Abhan.
Dia menuturkan, pada tahap ketiga inilah sentra Gakkumdu sudah sepakat bahwa kasus yang menyeret Slamet Ma’arif ada unsur dugaan tindak pidana pemilunya. Maka dari itu, sentra Gakkumdu memutuskan untuk memproses Slamet.
"Bahkan penyidik polisi sudah menentukan (Slamet Ma’arif) tersangkanya ya," ujarnya.