JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan media sosial (medsos) menjadi faktor utama yang mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu. Salah satu yang paling banyak ditemukan yakni karena ASN narsis di medsos.
"Misalnya ada presiden ganteng dan lain-lain. 'Ini calon presiden ku, wes ganteng, baik lagi' nah itu termasuk pelanggaran netralitas ASN dan banyak yang enggak tau. Nah ini kita harus merubah paradigma keberpihakannya dalam sosmed, sudah saat saatnya hati-hati," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Selasa (27/9/2022).
Berdasarkan data Bawaslu, pada Pemilu 2019 ditemukan 914 pelanggaran netralitas ASN. Terdiri dari 85 laporan, 4 diproses, 101 dinyatakan bukan pelanggaran. Kemudian 894 direkomendasikan untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Lalu, pada Pilkada 2020 terdapat 1536 dugaan pelanggaran netralitas ASN, 53 penanganan dihentikan dan 1398 direkomendasikan untuk diteruskan secara hukum.
"Bapak ibu sekarang sudah akan berbeda, kenapa 2020 pelanggaran meningkat ? Karena sosial media yang jadi salah satu penyebabnya," kata Rahmat.