Namun targetnya pada tahun 2027 atau 2028 mendatang kebijakan tersebut sudah dapat dijalankan.
Karena itu, kata Bahlil, pemerintah menunggu pembangunan pabrik etanol berskala besar, sehingga kebijakan E10 tidak mendorong impor etanol secara berlebihan.
"Saat ini sedang dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan pada 2027 atau 2028. Tetapi menurut saya, dari desain yang sedang kami susun, kelihatannya paling lama tahun 2027 ini sudah bisa jalan," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Bahlil menargetkan, kebijakan E10 bisa menekan impor BBM yang saat ini masih berada di angka 27 juta kiloliter. Kendati demikian, masih diperlukan peningkatan produksi etanol di dalam negeri agar tidak terjadi pergeseran impor.
"Menyangkut E10 mandatory, kami sedang menghitung time schedule (jadwal waktu) yang tepat. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya harus dibangun di dalam negeri," tuturnya.