JAKARTA, iNews.id - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi mencatatkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lembaran negara menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Sampai saat ini KPK belum menerima dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut.
Juru Bicara Komisi KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tetap menjalankan tugas seperti biasa. Mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
"Dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019 belum kami dapatkan sampai saat ini. Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas," ujar Febri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (18/10/2019).
Dia mengaku baru mengetahui pagi ini tentang UU Nomor 19 Tahun 2019. KPK akan dibahas lebih dalam setelah menerima dokumen UU tersebut.
"Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham mengungkapkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah tercantum dalam lembaran negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. UU KPK tersebut tercatat di lembaran negara tertanggal 17 Oktober 2019.