JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi beredarnya surat perintah penyelidikan (sprinlidik) berkaitan dengan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Dalam sprinlidik yang beredar dibubuhi tanda tangan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, telah menerima informasi tentang sprinlidik tersebut. KPK, kata dia langsung bergerak cepat dan mengecek keasliannya.
"KPK telah memeriksa dan memastikan surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK," ujar Ali di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Dia menuturkan, nomor kontak yang dicantumkan dalam surat tersebut juga bukan nomor resmi KPK. "Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran pengaduan masyarakat KPK," tuturnya.