Bima menyebut saat ini kepala daerah, sebagai pembina ormas dan ketua Satuan Tugas (Satgas) Ormas, diminta aktif mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh ormas-ormas di wilayah masing-masing.
Dia juga mengingatkan bahwa ormas dilarang menggunakan simbol, lambang, atau atribut yang menyerupai partai politik maupun negara lain. “Semuanya sudah diatur. Jadi tidak bisa sembarangan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan revisi terhadap UU Ormas, Bima menegaskan, hingga kini belum ada rencana resmi dari pemerintah untuk mengubah regulasi tersebut.
Menanggapi isu pendanaan asing terhadap ormas, Bima Arya menjelaskan, ketentuan tersebut juga sudah diatur dengan tegas dalam UU. “Kalau ketahuan didanai asing, ya dibubarkan,” ujarnya.