"Masalahnya bukan terletak pada aturan, yang sebenarnya sudah diperketat oleh Indonesia, melainkan pada dugaan manipulasi yang terus terjadi serta penegakan hukum yang lemah," kata Stephen Wu.
Persoalan tersebut turut menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan data saham beredar di publik atau free float. Istilah ini merujuk pada porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh investor di pasar.
MSCI menilai transparansi kepemilikan saham dan kredibilitas data free float merupakan aspek penting untuk memastikan harga saham serta volume perdagangan mencerminkan aktivitas pasar yang wajar.
Karena itu, penerbitan aturan baru dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan tersebut. Otoritas pasar modal perlu menunjukkan penerapan aturan secara konsisten, antara lain melalui penyelidikan transaksi mencurigakan, pengungkapan kepemilikan saham yang sebenarnya, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
Kekhawatiran MSCI sebelumnya juga disampaikan dalam sejumlah pertemuan dengan pejabat Indonesia di New York dan Jakarta. Dalam salah satu pertemuan pada 31 Agustus 2026, seorang eksekutif senior MSCI disebut menekankan perlunya mekanisme pencegahan manipulasi pasar yang memiliki daya gentar kuat.