Selain itu, kata dia, tindakan koruptif dari pejabat negara juga menjadi penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia sehingga menghambat kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah.
Masih dalam acara diskusi yang sama, mantan menteri kooordinator bidang ekonomi keuangan dan industri (menko ekuin) Kwik Kian Gie mengatakan, hingga saat ini korupsi di lingkungan pemerintah justru semakin marak dan berdampak kepada kebijakan ekonomi. Menurut dia, Indonesia sampai sekarang belum lagi memiliki formulasi pencegahan praktik korupsi yang efektif.
Kwik mengatakan, harapan baru untuk membenahi ekonomi Indonesia ada di pasangan capres–cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. “Jika terpilih nanti, Prabowo–Sandi segera harus melakukan langkah konkret baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kebijakan ekonomi,” ujarnya.