Buruh bakal Gelar Demo di Istana Negara hingga Kemnaker 5 Maret, Buntut PHK Massal Sritex

Binti Mufarida
Buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar di Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu, 5 Maret 2025 mendatang. (Foto: Dok. MNC Portal)

"Selama aset belum terjual, upah buruh harus tetap dibayar. Ini soal kepastian dan keadilan," kata Said.

KSPI juga menilai bahwa PHK Sritex akibat proses pailit adalah tindakan illegal dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru No 168/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.

Dia menyampaikan alasan mengapa PHK massal yang dilakukan Sritex terhadap buruhnya merupakan tindakan illegal.

KSPI menilai PHK terhadap ribuan buruh Sritex tidak melalui mekanisme bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, apalagi dilanjutkan ke tahap tripartit bersama mediator dari Dinas Tenaga Kerja. 

"Kalau memang ada hasil perundingan antara serikat pekerja dan manajemen, tunjukkan notulennya," katanya.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
24 jam lalu

Menaker Serahkan Penetapan Upah Minimum 2027 ke Pemerintah Daerah, Kenaikan sesuai Kondisi Ekonomi

1 hari lalu

KSPI Usul Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja, Ini Alasannya

2 hari lalu

KSPI Dorong Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5 Persen

2 hari lalu

Buruh Usul Gaji Rp7,5 Juta per Bulan Tak Kena Pajak Penghasilan, Ini Alasannya

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal