Menurutu mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, Prabowo-Sandi ingin mendorong MK melakukan beyond the law karena sesuai amanat konstitusi, pemilu harus berlangsung luber dan jurdil.
” Kami mencoba mendorong MK juga bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu makin dahyat,” ujarnya.
Hadir dalam pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2019 ini antara lain Koordinator Tim Kuasa Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo dan advokat Denny Indrayana.