Sebelum mengajukan pindah memilih, pemilih wajib terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap). Untuk mengecek terdaftar atau tidak di DPT, dapat dilakukan dengan cara mendatangi kantor desa/kelurahan setempat.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengecek di laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Setelah mengetahui nama pemilih tercantum pada DPT, pemilih datang ke KPU kabupaten/kota dengan membawa KTP.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU kabupaten/kota akan mencatatkan proses pindah memilih. Pemilih kemudian mendapatkan formulir A5.
Formulir A5 ini nantinya merupakan bukti bahwa pemilih telah pindah memilih. Usai melakukan proses pindah memilih, data pemilih yang ada di tempat asal akan dihapus.
Berikutnya, pemilih diminta oleh petugas untuk menggandakan formulir A5. Setelah itu, pemilih datang ke kantor kelurahan terdekat untuk menyerahkannya kepada petugas PPS (panitia pemungutan suara).
Petugas nantinya akan memetakan pemilih ke TPS (tempat pemungutan suara) terdekat. Pada hari pencoblosan, pemilih harus membawa formulir A5 tersebut dan KTP.
Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 210 disebutkan bahwa daftar pemilih tetap dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
Daftar pemilih tambahan berisi data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu pemilih tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat pemilih terdaftar.
Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, pemilih harus menunjukkan bukti KTP dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Daftar pemilih tambahan akan diumumkan oleh PPS.