JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta menjadi information leadership untuk mencegah hoaks terkait corona yang dapat membuat masyarakat panik. Ketidakcocokan data antara elemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap membingungkan masyarakat yang dinilai dapat membuka celah masuknya informasi-informasi bohong.
Masukan itu diungkap dalam diskusi “Hoaks, Opini Publik, dan Pandemi Korona” yang digelar The Political Literacy Institute, Sabtu (18/4/2020). Diskusi itu menghadirkan unsur pemerintah pusat dan praktisi di bidang media serta penyebaran informasi yang dilakukan secara online.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto mengatakan informasi yang dipublikasikan pemerintah pusat dan pemda harus satu suara untuk menjembatani ketidaktahuan masyarakat. Gun Gun juga meminta pemerintah pusat maupun pemda menyingkirkan ego sektoral agar tak ada kesimpangsiuran yang membuka celah berita bohong mempengaruhi masyarakat.
"Informasi dari pemerintah harusnya bisa lebih dipercaya dan menjembatani ketidaktahuan masyarakat awam. Bukan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan masyarakat," katanya.
Kemudian Direktur PT. Media Kernels Indonesia (Drone Emprit), Ismail Fahmi mengatakan pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan publik. Dia menjelaskan pemerintah memerlukan information leadership agar ada sinergi informasi.