BALI, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak masalah jika dihina oleh rakyatnya. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.
Eddy bercerita saat dirinya dipanggil Presiden Jokowi. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan salah satu pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengekang kebebasan berpendapat, yakni pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
"Saya ingat betul bahwa ketika KUHP itu ditarik dari DPR, saat itu kami dipanggil oleh presiden," kata Eddy dalam acara Sosialisasi RKUHP di Universitas Udayana, Badung, Bali, Jumat (11/11/2022).
Menurutnya, Presiden Jokowi bertanya dua pertanyaan ke Kemenkumham.
"Pertanyaan presiden itu ada dua, satu tentang penghinaan (terhadap kepala negara), beliau mengatakan 'Oh, saya kalau dihina juga enggak apa-apa kok'," kata dia.=.
Namun, Eddy menegaskan bahwa pasal tersebut bukanlah soal Jokowi, melainkan tentang bagaimana melindungi kehormatan, harkat, dan martabat presiden beserta wakilnya sebagai pimpinan suatu negara.
"Jawaban tegas kami para ahli, ini bukan persoalan Joko Widodo. Ini persoalan dignity seorang kepala negara, dignity seorang wakil presiden atau wakil kepala negara," katanya.