Seberapa pun mereka kritis terhadap pemerintah, mereka menyadari sikap kritis itu harus diredam sejak dalam pikiran sebagai imbal-balik (trade-off) untuk kepentingan ekonomi tertentu yang mereka inginkan.
Di sisi lain, kita juga tidak bisa membiarkan menyebarnya berita atau informasi yang berpotensi hoaks dan rumor hanya atas nama kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dalam demokrasi saat ini lebih banyak digunakan oleh kelompok-kelompok politik untuk mendominasi wacana publik dengan informasi yang menguntungkan mereka dan melakukan disinformasi untuk mengurangi wacana publik yang merugikan kepentingan politik mereka.
Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan dilema itu adalah dengan memperkuat atau mengembalikan kepercayaan terhadap negara sebagai institusi yang mewakili nilai-nilai kebersamaan lebih dari kepentingan kelompok baik kelompok agama, ras, suku, ideologi politik, maupun kelas. Pandemik virus Covid-19 harus kita lihat sebagai kesempatan untuk menekan kebiasaan politik yang tidak benar di masa lalu. Negara di sini bukan hanya politisi yang berkuasa di eksekutif, melainkan juga legislatif.
Para politisi di wilayah tersebut harus berani menarik garis batas yang tegas antara tindakan, pemikiran, pendapat yang dapat menguatkan dengan yang dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai kebersamaan itu.
Para politisi harus tebal iman untuk tidak mengeluarkan kebijakan selama krisis sebagai jalan untuk mendulang popularitas pribadi tetapi menjadikannya manfaat untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan tersebut meskipun ia tidak terlihat populer. Meskipun terdengar klise, langkah kecil ini bisa menjadi inspirasi untuk para politisi saat ini atau pun politisi mendatang.*
*Artikel ini telah tayang di Koran SINDO