Menyusul pembubarannya, para petinggi JI memastikan siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Kemudian, siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.
"Kami menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sifat sikap tatharuf dan merujuk kepada paham ahlusunah waljamaah dan membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar," katanya.
"Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara cq Densus 88 Antiteror Mabes Polri Bogor 24 Dzulhijah 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 Juni 2 Miladiah," kata perwakilan JI.
Laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), membenarkan keaslian pernyataan video pada 30 Juni yang dibuat oleh 16 pemimpin JI yang mengumumkan mereka membubarkan jaringan ekstremis tersebut.
Penulis analisis awal IPAC yang juga dikenal sebagai pengamat terorisme, Sidney Jones mengatakan, masih terlalu dini untuk mengatakan apa konsekuensi dari pembubaran JI tersebut.
"Namun orang-orang yang menandatangani pernyataan tersebut memiliki rasa hormat dan kredibilitas yang cukup di dalam organisasi untuk memastikan penerimaan yang luas,” kata Sidney Jones, dikutip dari Reuters.