“Dalam pelayanan publik integrasi proses bisnis, data, dan sistem menjadi faktor penting agar masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang dipilih” ujarnya.
Ke depan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) perlu terus diarahkan untuk memperluas jangkauan sekaligus memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah dengan akses pelayanan yang masih terbatas, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain penguatan MPP, transformasi pelayanan publik juga terus didorong melalui inovasi. Hingga tahun 2026, terdapat sembilan inovasi pelayanan publik Indonesia yang memperoleh penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Public Service Awards (UNPSA).
“Penghargaan bukanlah tujuan akhir, tetapi inovasi menjadi bukti serta memberikan dampak untuk direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas” tegasnya.
Dalam transformasi pelayanan publik juga harus berjalan seiring dengan penguatan integritas. Saat ini, Kementerian PANRB, Ombudsman RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus mendorong pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai miniatur reformasi birokrasi pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.