”Atas dasar itu, Partai Demokrat dengan ini menyatakan, menolak pemilihan presiden oleh MPR karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap rakyat yang ingin memilih langsung presidennya,” kata dia.
Pemilihan presiden oleh MPR merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat. Pilpres oleh rakyat merupakan konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara di masa lalu.
Partai Demokrat juga menolak pilkada baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati/wali kota dipilih DPRD karena masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya.
”Menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Belajar dari pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup,” ucapnya.
Hinca mengingatkan, masa jabatan presiden dua periode juga banyak terjadi di negara demokrasi lainnya di dunia. Lebih dari itu, jika kekuasaan terlalu lama, akan berpotensi menimbulkan penguasa yang sewenang-wenang.
”Kekuasaan presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung disalahgunakan (abuse of power). Jasmerah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” ujarnya.