JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat merespons usulan kepala daerah dipilih DPRD. Demokrat menegaskan berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Menurut dia, sikap tersebut didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Oleh karena itu, dia menilai pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional," tutur Herman.
Meski begitu, kata dia, pemilihan kepala daerah (pilkada) menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dia meminta kebijakan tersebut dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi.
"Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia.