“Jadi kita nggak mau ambil eksploitasi dan juga kita nggak mau kehilangan daya saing. Biasanya itu selalu bandingkan kita dengan Vietnam. Cuma bukan berarti terus kita melakukan eksploitasi para pekerja kita,” tutur Luthfi.
Selain pembahasan formula baru UMP, Luthfi mengungkapkan pemerintah juga tengah memperkuat agenda deregulasi. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ).
Aturan tersebut menegaskan pentingnya penerapan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN, serta BUMD.
“Deregulasi itu yang salah satunya itu TKDN dan daftar negatif investasi. Kemarin sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” jelasnya.
Luthfi berharap langkah reformasi kebijakan tersebut akan menarik lebih banyak penanaman modal asing yang dapat memperkuat konsumsi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.