Menurut Denny, penunjukan mantan penyelenggara pemilu sebagai komisaris tersebut juga berkaitan dengan persoalan benturan kepentingan. Dia mengatakan, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur masa jeda bagi pejabat lembaga tertentu sebelum menerima jabatan di institusi lain.
"Kita belum punya undang-undang benturan kepentingan. Seharusnya anggota KPU, anggota KPK ada masa grace period 3 tahun, 5 tahun untuk tidak bisa menerima jabatan-jabatan semacam ini," kata dia.
Denny menilai jabatan komisaris itu merupakan bentuk 'penghargaan' negara yang tak terlepas dari perannya dalam memimpin KPU saat Gibran maju pada Pilpres 2024.
"Nah tapi, ya mungkin sebagai bentuk terima kasih negara kepada jasa dan penghargaan karena beliau sudah dipecat, maka diberi penghargaan sebagai komisaris independen. Ini pemecatan yang dihargai kayaknya," lanjut dia.