Dewan Etik dan MKMK Diminta Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman

Muhammad Refi Sandi
Advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (ALIANSI) mendorong Dewan Etik dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman. (Foto: Antara)

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Dalam konklusinya, Anwar menyatakan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

"Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," katanya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
3 hari lalu

Buntut Sidang Gibran, Pengamat Pendidikan Ina Liem Dilaporkan Subhan Palal ke Polisi

5 hari lalu

Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot

6 hari lalu

Nasib Irjen Eko Hadi Ditentukan Hari Ini, Hadapi Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden

10 hari lalu

Wakil Ketua MK Pertanyakan Kontribusi Pajak Vape: Kalau Tidak Besar Buat Apa Dipertahankan?

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal