JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis anggapan nama-nama yang mengisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, cap itu tentu tidak berdasar.
Mahfud mengatakan, setiap kebijakan yang diambil sebuah pemerintahan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Akan selalu ada pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut.
"Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan. Dulu, kalau ketika ada pikiran bahwa nanti Dewas KPK itu jangan dipilih DPR, kalau dipilih DPR itu politik, main mata, dan sebagainya. Sekarang sesudah dipilih presiden dikritik lagi, katanya orang presiden semua," kata Mahfud, usai menghadiri acara Seminar Nasional BPIP, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (22/12/2019).
Meski banyak kritikan, mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu menegaskan bahwa pemerintah harus tetap menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang (UU). Dalam hal ini, Dewas KPK pada periode pertama dipilih langsung oleh Presiden.
Mahfud tak ingin terlalu mempersoalkan kritikan-kritikan keras seperti itu. Menurutnya, kritik atau protes merupakan sebuah konsekuensi dari sistem negara demokrasi yaitu setiap warga negara berhak untuk mengutarakan pendapatnya.