Komisi II juga akan meminta Kemendagri untuk merespons dan memberikan laporan kondisi terkini terkait kebijakan, untuk perbaikan pemerintahan daerah agar hubungan pusat dan daerah semakin kuat.
"Kami minta dari Kemendagri bisa merespons dengan memberikan kira-kira kondisi terkini terkait dengan kebijakan apa yang bisa kita tempuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan agar hubungan pusat dan daerah ini semakin kuat. Geliat ekonomi di daerah bisa semakin baik," katanya.
Selain itu, dibahas juga masalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah.
"Termasuk juga yang tidak kalah penting kami terus memikirkan nasib ASN terutama PPPK di daerah. Jangan sampai kemudian APBD kita tergerus dan kemudian tidak mampu membayar gaji mereka dan mereka terancam nasib dan masa depannya," katanya.