JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo menegaskan, penguatan data pemilik manfaat akhir atau Beneficial Ownership (BO) menjadi kunci dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.
Dia menuturkan, pengawasan dan verifikasi BO berperan langsung dalam membatasi ruang gerak pihak yang mencoba menyembunyikan aset atau identitas melalui korporasi.
Widodo menjelaskan, Indonesia terus memperkuat komitmen terhadap berbagai standar internasional, termasuk menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).
"Tentu kita sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kemudian penanganan tindak pidana terorisme, dan yang lainnya," ucap Widodo dalam acara iNews Media Group Campus Connect di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Dia menambahkan, salah satu celah yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan finansial berada di dalam struktur korporasi. Menurutnya, praktik penggunaan nominee BO atau pemilik manfaat palsu terjadi karena lemahnya sistem identifikasi.
Dalam kesempatan itu, Widodo menekankan bahwa pemerintah berupaya menutup ruang gerak untuk praktik manipulasi identitas pemilik manfaat akhir. Langkah ini diambil terutama pada korporasi yang sebelumnya tidak mengungkapkan BO secara jelas.
Sistem baru yang dikembangkan melalui mekanisme verifikasi, ujarnya, dapat membuat data BO lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Selama ini mungkin banyak pemilik saham nominee, yang tidak jelas, atau kemudian ada juga pemilik manfaat atau Beneficial Owner-nya yang tercatat tapi bukan dia yang sesungguhnya," tuturnya.