“Ini tentu saja harus menjadi prioritas dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024,” katanya.
Sejumlah program prioritas DKPP diperkirakan tidak terlaksana di tahun ini seperti penguatan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), pendidikan dan sosialisasi etika penyelenggara pemilu, dan lainnya.
Dia berharap Rakorwil bisa kembali diselenggarakan, bahkan diperuntukkan bagi penyelenggara di tingkat kecamatan (adhoc).
“Tahun lalu kita berhasil melaksanakan Rakorwil di empat wilayah di Indonesia. Ini maanfaatnya sangat besar dirasakan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya.