Dia juga mengingatkan bahwa kinerja BNPB tidak cukup dinilai dari jumlah operasi penanggulangan bencana. Dampak nyata terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat harus menjadi ukuran utama.
“Dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kinerja BNPB harus diukur dari hasil nyata, bukan hanya jumlah operasi yang dilakukan. Indikatornya antara lain kecepatan respons, kesiapan logistik dan peralatan, efektivitas koordinasi pusat dan daerah, serta kemampuan menekan luas kebakaran, korban, dan dampak terhadap masyarakat,” katanya.
Selly meminta BNPB memastikan deteksi dini diikuti pengerahan personel dan sarana-prasarana secara tepat. Dukungan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan rawan juga harus berjalan efektif agar risiko bencana dapat ditekan.
“BNPB perlu memastikan langkah pencegahan dilakukan sebelum kebakaran meluas, melalui deteksi dini, pengerahan personel dan peralatan secara cepat, serta dukungan nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan. Dengan begitu, potensi bencana dapat ditekan sejak awal dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” ujarnya.
Dari sisi pendanaan, pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 tercatat sebesar Rp1,003 triliun. Namun, Selly menegaskan angka tersebut merupakan pagu keseluruhan BNPB, bukan anggaran khusus untuk penanganan karhutla maupun dampak fenomena El Niño.