"Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengorbankan anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Tuduhan harus dibuktikan, bukan dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang berlebihan terhadap lingkungan pesantren," tuturnya.
Atas peristiwa itu, Abdullah meminta Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan dan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena bertanggung jawab atas tindakan personel di lapangan. Dia mendesak Kapolri mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh hingga pencopotan kedua pejabat tersebut.
"Kapolda dan Kapolres harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya. Saya meminta Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot keduanya. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia," ucapnya.