Menurut Husni, keterlambatan tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah. Proses rehab-rekon dinilai penting agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan berbagai fasilitas yang rusak dapat segera difungsikan kembali.
Komisi VIII DPR, kata Husni, akan mendorong pemerintah mengejar ketertinggalan dalam pelaksanaan rehab-rekon. Dia menilai berbagai kendala yang membuat pembangunan belum berjalan perlu segera diselesaikan.
"Tentunya kami Komisi VIII akan mengejar ketertinggalan hal-hal tersebut," ungkapnya.
Husni juga mendorong adanya perubahan pola penanganan pascabencana. Menurutnya, proses rehab-rekon seharusnya dipersiapkan sejak lebih awal sehingga pembangunan dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.
"Rehab-rekon ke depannya itu harus dilaksanakan jauh-jauh hari, lebih awal," tutup dia.