JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar Supriansa menyinggung ulah seorang bupati yang dengan sengaja menempel stiker berupa wajahnya dalam program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat terkait pandemi virus corona (Covid-19). Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti maksud dari Bupati tersebut.
Supriansa tak ingin tingkah laku kepala daerah tersebut justru memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk kepentingan politik pribadi.
"Ada juga kabupaten-kabupaten tertentu yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Tarulah bantuan dari APBN ditempeli wajah Bupatinya di bantuan beras, di bantuan hand sanitizer ditempeli lalu dibagikan ke masyarakat. Apa kira-kira harapan itu, ya jangan sampai ini diboncengi oleh kepentingan politik," katanya di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Politikus Partai Golkar ini meminta agar tingkah laku Bupati yang berpotensi mencari kesempatan dalam kesempitan dapat ditindaklanjuti lembaga antirasuah. Menurut dia, jika memang ada unsur memanfaatkan bantuan sosial menjadi ajang kepentingan politik, maka bupati tersebut perlu diberikan pelajaran.
"Kalau ini memang mencoba-coba untuk menumpangi menjadi penumpang gelap di situ maka perlu juga diberi pelajaran orang seperti itu. Supaya enggak bermain-main dengan anggaran-anggaran Covid-19 atau bantuan Covid-19 yang ada di Republik ini akhir-akhir ini," ujarnya.
Diketahui, nama Bupati Klaten Sri Mulyani mendadak viral di media sosial dengan tanda pagar #BupatiKlatenMemalukan. Diketahui kemunculan hashtag ini berawal dari bantuan hand sanitizer dengan stiker dengan wajah sang bupati.
Dalam sejumlah unggahan di Twitter tersebar bantuan dengan tulisan 'Bantuan Bupati Klaten Ibu Hj. Sri Mulyani'. Tidak hanya di hand sanitizer, tetapi tulisan itu juga terlihat masker hingga tas bantuan sembako.